faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah

Megawatibicara 5 faktor mewujudkan transformasi sosial agar Indonesia jadi negara maju. oleh Bung Karno pada pidato Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, harus tetap menjadi dasar sistem Faktorsosial yang mendorong lahirnya Orde Baru a. adanya KAMI dan KAPI b. pembentukan kabinet seratus menteri c. adanya demonstrasi mahasiswa yang dikenal dengan Tritura d. merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sistem etatisme e. konflik fisik antara pendukung Pancasila dengan komunis 39. pemerintahanOrde Baru merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hamper seluruh rakyat Indonesia a Faktor internal. Insting (naluri) adalah pola perilaku yang tidak dipelajari, mekanisme yang dianggap ada sejak lahir dan juga muncul pada setiap makhluk. Sebagian ahli berpendapat bahwa akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog juga menjelaskan bahwa insting (naluri) berfungsi Tahun1966 adalah tonggak Orde baru 5. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, berisi tentang Faktor sosial yang mendorong lahirnya reformasi adalah. a. Naiknya harga-harga kebutuhan rakyat b. Banyaknya bank-bank yang dilikudasi c. Golongan masyarakat tertentu yang masih kebal hukum d. Kelompok mahasiswa menginginkan perubahan cô vợ ngốc nghếch của tổng tài. Faktor penyebab tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah…. 1. Rakyat menuntut reformasi 2. Terjadinya krisis ekonomi 3. Terjadinya kerusuhan sosial 4. Gagalnya pemilu 1997 Pembahasan Latar belakang utama rubuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda AsiaKeadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela dan timbulnya gerakan anti KKN, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Selain itu diperburuk dengan keadaan kondisi kesehatan Soeharto yang membuat lemahnya kinerjanya. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mengatur ulang Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi Faktor penyebab tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah….A 1 Rakyat menuntut reformasi, 2 Terjadinya krisis ekonomi, dan 3 Terjadinya kerusuhan sosial About The Author doni setyawan Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih Pengertian Orde Baru Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 262. Lahirnya Masa Orde Baru diawali oleh keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau biasa disebut dengan Supersemar. Masa pemerintahan orde baru berlangsung pada kurun waktu 1966 sampai 1998 32 tahun. Pada masa orde baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem presidensial. Di masa ini pembangunan nasional berkembang dengan sangat pesat. Bagaimana kehidupan dan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Berikut adalah pemaparannya dilihat dari berbagai bidang. Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat situasi politik tidak stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk. Situasi tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat yang disebut dengan Tritura yang isinya adalah Bubarkan PKI. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September. Turunkan harga. Tuntutan untuk membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk mencoba menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini tidak memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih ada tokoh-tokoh yang disinyalir terlibat G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para pemuda dan mahasiswa, berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakrabirawa dan menyebabkan bentrok hingga gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rachman Hakim. Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan krisis politik Indonesia semakin memuncak. Supersemar Untuk mencoba memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah tersebut dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Karena keesokan harinya setelah menerima Supersemar Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Letjen. Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke bangku sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI. Penataan Stabilitas Politik Setelah rangkaian pelaksanaan Supersemar, pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki periode kepemimpinan baru, yakni masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melaksanakan penataan stabilitas politik. Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 264-265 beberapa langkah yang dilakukan pemerintah masa orde baru untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Sebelumnya, pada Masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia seakan malah mengambil kubu pada negara-negara Timur yang mengusung komunisme. Oleh karena itu, pemulihan gerakan non blok Indonesia mulai dilakukan pada masa orde baru. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif. 2. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Pemulihan politik luar negeri Indonesia juga dilakukan dengan pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Kembali Menjadi Anggota PBB Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah menyadari betul banyaknya manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB dan anggota-anggotanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terpilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. 4. Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik Menteri Luar Negeri Indonesia, S. Rajaratnam Menteri Luar Negeri Singapura, Tun Abdul Razak Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Thanat Khoman Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narcisco Ramos Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Penyederhanaan Partai Politik Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut didasarkan pada persamaan program. Tiga partai berdasarkan kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. Partai Persatuan Pembangunan PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golongan Karya Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik didasari dari kegagalan partai-partai politik pada masa Demokrasi Parlementer. Terlalu banyaknya partai poitik pada masa itu justru malah menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antarpartai politik belaka, melainkan karena tumbuh persaingan di dalam tubuh masing-masing partai politik itu sendiri. Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Kedua aparat pemerintah tersebut bahkan konon diwajibkan untuk bersumpah agar selalu memilih partai Golkar dalam pemilihan umum. Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar dapat dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah, dan dari kota sampai pelosok desa. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4 Di masa Orde Baru, tepatnya pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 tersebut bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan Sara merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian diharapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia dapat terpelihara. Dwi Fungsi ABRI Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Melalui dwi fungsi atau peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI mulai dihapuskan. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah banyak tertuju pada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Terutama upaya mengatasi inflasi atau melemahnya nilai uang, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Di masa orde baru, program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Program ekonomi jangka pendek dan jangka panjang negara pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Program Jangka Pendek Awal tahun 1966, tingkat inflasi di Indonesia mencapai 650%. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tidak naik terus dengan cepat. Sementara itu rehabilitasi adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami banyak kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan di masa Orde Baru membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik. Hingga akhirnya pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program Jangka Panjang Program jangka panjang pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan rencana pelaksanaan pembangunan selama 25 tahun. Pembangunan tersebut dilakukan secara periodik lima tahunan yang membuat program tersebut disebut sebagai Pelita Pembangunan Lima Tahun. Pelita I 1 April 1969 – 1 Maret 1974 Sasaran yang ingin dicapai dalam Pelita I adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup baik, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk pendapatan per kapita dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika; dan tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita I 1973/1974. Pelita II 1 April 1974 – 31 Maret 1979 Sasaran yang hendak dicapai pada Pelita II adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% pertahun. Tingkat inflasi juga berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Pelita III 1 April 1979 – 31 Maret 1984 Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Pelita IV 1 April 1984 – 31 Maret 1989 Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV di antaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1985. Pelita V 1 April 1989 – 31 Maret 1994 Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, berbagai industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI Pelita VI adalah awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Program Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Rencananya Pelita VI akan mulai dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi hingga akhirnya menjadi krisis kepercayaan pula terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak dapat dilanjutkan. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, stabilitas politik tercapai pada masa ini sehingga menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Akibatnya, kehidupan ekonomi juga berjalan lancar. Berikut adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada Masa Orde Baru dilihat dari berbagai bidang. Kehidupan Sosial Pada masa Orde Baru Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut. 1. Transmigrasi Transmigrasi adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih lowong Indonesia. Masyarakat yang bersedia pindah ke daerah kecil diberikan modal, lahan, dan pelatihan untuk memulai usaha agrikultur di tempat yang ditentukan. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. 2. Keluarga Berencana KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. 3. Puskesmas dan Posyandu Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu merupakan dua fasilitias kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan kuratif, upaya pencegahan preventif, peningkatan kesehatan promotif dan pemulihan kesehatan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah Kesehatan Ibu dan Anak KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Pendidikan Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja, terutama jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Instruksi Presiden Inpres Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir unit SD Inpres Instruksi Presiden telah dibangun. Program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Gerakan Orang Tua Asuh GNOTA. Kebudayaan Pada masa Orde baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum-museum. Penyimpangan pada Masa Order Baru Kisah keberhasilan Pemerintah Orde Baru untuk menstabilkan negara dan ekonomi terdengar sangat baik. Namun, sayangnya Pemerintah Orde Baru juga sebetulnya melakukan banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Penyimpangan Bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, di masa orde baru, terjadi beberapa penyimpangan sebagai berikut. Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Penyimpangan Bidang Politik Pelaksanaan budaya demokrasi pancasila pada masa orde baru mengalami penyimpangan karena Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Penyimpangan Bidang Hukum Beberapa penyimpangan bidang hukum yang terjadi di masa orde baru adalah sebagai berikut. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang besar terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Pada dasarnya, pemerintahan orde baru banyak menutupi berbagai hal yang seharusnya terbuka dan ditentukan oleh rakyat. Masa ini disebut sebagai rezim otoriter yang melenyapkan suara rakyat. Padahal Indonesia mengusung demokrasi yang berarti rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Belum lagi rezim ini juga tidak segan untuk melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pihak tertentu yang dianggap menentangnya. Tak jarang hal ini sebetulnya tidak tepat sehingga menyebabkan korban jiwa yang belum terbukti bersalah. Banyak tokoh penting yang tersia-siakan karena terkurung di penjara selama belasan bahkan puluhan tahun hanya karena dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI, padahal nyatanya tidak, termasuk Pramoedya Ananta Toer dan Hendra Gunawan. Berbagai penyimpangan inilah yang kemudian mengakhiri Pemerintah Orde Baru pula. Semangat para mahasiswa dan pemuda yang mengadakan aksi-aksi demonstrasi akhirnya berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang sekaligus mengakhiri Masa Orde Baru. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orde baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang cukup lama yakni antara tahun 1966 sampai 1998. Pada rentang waktu yang begitu panjang negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan maupun sektor pembangunan. Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia memng mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah banyak hal yang membuat rezim pemerintahan orde baru mengalami kejatuhan, ini karena banyaknya masalah yang kompleks terjadi di masyarakat. Dan pada puncaknya terjadilah berbagai macam usaha untuk melengserkan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dengan julukan The Smiling General tersebut. 21 mei 1998 merupakan momentum penting bagi rakyat Indonesia, sebab pada tanggal tersebut Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan menuruti permintaan rakyat untuk PenyebabPada akhir masa orde baru terjadi banyak kekerasan, kasus pelanggaran HAM dimana-mana, krisis moneter melanda, Kegagalan panen akibat kemarau dahsyat yang belum pernah terjadi selama lebih dari 50 tahun terakhir. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia pun menambah deretan masalah yang mendukung runtuhnya pemerintahan rezim orde baru. Beberapa faktor penyebab runtuhnya orde baru tersebut diantaranya1. Krisis MoneterKrisis keuangan merupakan faktor terpenting yang menjadi sebab rezim orde baru mengalami keruntuhan, Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar juli 1997. Yang menyebabkan terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah ASEAN, Thailand merupakan negara pertama yang mengalami krisis keuangan hingga hampir disebut sebagai negara bangkrut. Akibat yang timbul dari krisis tersebut menyebabkan pelemahan diberbagai sektor keuangan termasuk di tak ada indikasi krisis tersebut akan sampai ke Indonesia, ini karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar dan karena nilai surplus berada dikisaran USD 900 juta. Perkembangan dunia usaha pun masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis yang menghantam Thailan dan membuat mata uangnya merosot tajam, tak pelak ini pun ikut mengguncang perekonomian di juli 1997 nilai tukar rupiah yang turun dari angka Rp per USD menjadi Rp per USD. Justru merosot tajam di angka Rp per USD pada akhir desember, dan justru sangat terpuruk tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat seluruh masyarakat di indonesia dan seluruh penanam modal merasa panik yang akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang telah ditanam di Indonesia. Keadaan ekonomi yang kacau menyebabkan masalah dimana-mana stabilitas nasional sungguh terguncang dan Utang Luar negeriDitengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 februari 1998 mencapai USD 63,462 milliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai USD 73,962 milliar. Dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akibat krisis yang melanda Asia Pasifik, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah Indonesia yang kebanyakan menggunakan mata uang tersebut semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia dan terjebak alam putaran utang yang seolah tak ada Penyimpangan UUDMenurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33 bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikusai oleh sebagian orang saja yakni para konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem Pola Pemerintahan TerpusatSistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun disisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Dampaknya seperti yang terjadi di Irian jaya, penduduk lokal merasa dianak tirikan sebab sumber daya alamnya diambil secara besar-besaran dan di bawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat terkaitSejarah MPRSejarah Demokrasi di DuniaKonferensi Asia AfrikaSejarah Runtuhnya Uni Soviet5. Masalah PolitikSistem politik di Indonesia pada masa orde baru yang sarat dengan KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada masa orde baru, kekuatan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi tiga partai saja yakni PPP, PDI dan Golongan Karya. Dengan dalih untuk menciptakan stabilitas dan keamanan bangsa dan negara yang lebih terjaga. Ini menyebabkan banyak aspirasi rakyat yang seolah terbungkam dan secara tidak langsung wajib menuruti kehendak penguasa tanpa boleh dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan orde baru. Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini di junjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Misalnya saja ada seorang yang mengkritik kebijakan pemerintah pada masa orde baru saat itu, konsekuensinya adalah hukuman penjara karena dianggap menciptakan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Ini hanya upaya pemerintahan untuk tetap menjaga eksistensinya pada KepercayaanBerkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah menjadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Tragedi TrisaktiAksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa trisakti beserta dosen dan staf kampus yang diikuti oleh lebih dari mahasiswa dan digelar pada 12 mei 1988 yang pada intinya meminta pemerintah melakukan reformasi disegala bidang baik pemerintahan, ekonomi maupun politik yang menginginkan diadakannya sidang istimewa MPR. Namun aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap empat mahasiswa Trisakti yakni Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, dan Hafidin Royan. Yang memicu aksi kekerasan meluas di berbagai penjuru wilyah saat itu. Dan semakin membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis yang seolah tanpa akhir, yang menjadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Kerusuhan di Kota Besar lainnyaMasalah keamanan timbul sebagai bagian dari beberapa masalah telah lebih dulu timbul sebelumnya. Pemerintah pada masa orde baru sering kali melakukan intervensi terhadap seseorang maupun kelompok yang menentang maupun melakukan kritik. Kebebasan pers dibungkam, keberadaan oposiss pun dilarang dan setiap ada warga negara yang bependapat melawan kebijakan pemerintah pun konsekuensinya adalah hukuman penjara. Ini membuat rakyat geram dan terjadilah demonstrasi hanya di Jakarta, di berbagai kota besar lainnya seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya pun terjadi aksi demo serupa yang menuntut reformasi. Dan di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bersamaan dengan aksi demo di Jakarta di Yogyakarta pun tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam terkaitSejarah JakartaSejarah Berdirinya Istana BogorSejarah Berdirinya Budi UtomoSejarah HAM di Dunia10. SosialKeadaan sosial masyarakat yang majemuk menghadirkan masalah yang kompleks. Pembangunan yang tidak merata pada sebagian besar masyarakat pun menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Masalah sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terutama dengan adanya program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi penduduk pulau jawa ke wilayah pulau kalimantan, sulawesi dan irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah ternyata memiliki dampak lokal merasa termajinalkan dan menjadi sebuah kecemburuan sosial yang pada akhirnya mencetuskan konflik terbuka diantara para transmigran asal pulau jawa dengan penduduk lokal. Dan program transmigrasi tersebut memunculkan sentimen yang menganggap program tersebut sebagai program jawanisasi oleh pemerintah DiskriminasiSikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tiong hoa, sejak 1967 warga Tiong hoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia dan bahkan kedudukan mereka berada dibawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tiong hoa. Dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah bhinneka tunggal ika itu semakin kacaunya kondisi di Indonesia waktu itu, dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur. Dan pada 20 mei 1988 akhirnya digelar sidang istimewa MPR, dan 21 mei 1988 Soeharto pun resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yaitu BJ. Habibie. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Sejarah ★ SMA Kelas 12 / SMA Sejarah Kelas 12Faktor ekonomi yang mendorong lahirnya Orde Baru adalahA. Merosotnya ekonomi indonesia akibat sistem etatismeB. Adanya kami dan kappiC. Kondisi fisik antara pendukung pancasila dan uud 1945 dengan pendukung komunisD. Adanya demonstrasi dari mahasiswa yang dikenal dengan TrituraE. Pembentukan Kabinet Seratus MenteriPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Disintegrasi Pada Awal Kemerdekaan - Sejarah SMA Kelas 12Dibawah ini yang tidak termasuk peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi adalah…A. Pemberontakan PKI MadiunB. Pemberontakan DII/TIIC. Peristiwa G30S/PKID. RMSCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal LainnyaIPS Tema 5 Subtema 2 SD Kelas 4PAS PPKn SD Kelas 4Ujian Semester 2 Genap Tema 6 SD Kelas 4Ulangan Tema 5 SD Kelas 3PTS Fisika Semester 2 Genap SMA Kelas 10PAS Matematika Semester 2 Genap SD Kelas 5PTS IPS Tema 6 SD Kelas 6UTS Fiqih Semester 2 Genap MI Kelas 2MID Semester Bahasa Inggris MA Kelas 11Pencak Silat - Penjaskes PJOK SMA Kelas 11 Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Mas Pur Follow Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw! Home » Sejarah » Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Orde Baru Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Orde Baru 1. Terjadinya Peristiwa G30S/PKI 2. Kadaan Perekonomian Memburuk 3. Penentangan Terhadap Peristiwa G30S/PKI 4. Pembentukan Front Pancasila 5. Tritura Tiga Tuntutan Rakyat 6. Merosotnya Wibawa Soekarno 7. Tap MPRS No XXXIII/1967 MPRS Faktor Sosial Yang Mendorong Lahirnya Orde Baru Adalah Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Orde Baru Desember 26, 2020 2 min read Latar Belakang Lahirnya Orde – Orde baru merupakan peradilan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Dalam peralihan masa tersebut banyak prinsip yang melatarbelakangi lahinya Orde Baru, seperti di masa Orde Baru terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dan kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan baru pada masa orde baru tersebut telah menjadi sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, dan merupakan masa untuk mengembalikan dan memperkuat Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar tatanan Negara Republik Indonesia. Lahirnya masa Orde Baru juga tidak terlepas dari beberapa factor dibelakangnya, dan sebagian besar dilatarbelakangi oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia G30S/PKI. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya masa Orde Baru. 1. Terjadinya Peristiwa G30S/PKI G30S/PKI merupakan istilah yang digunakan yang digunakan untuk mengabadikan peristiwa kelam Indonesia pad atanggal 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini membuat kondisi ketertiban dan stabilitas di Indonesia menjadi kacau. Soeharto yang kala itu menjadi kandidat kuat sebagai presiden pengganti Ir. Soekarno pun dipeirntahkan untuk menangani masalah G30SPKI tersebut. Hal ini tentunya menjadi integritas yang kuat lahirnya Orde Baru dan juga Soeharto menjadi Presiden. 2. Kadaan Perekonomian Memburuk Keadaan perekenomian sebelum masa orde baru cukup buruk, dimana salah satunya inflasi mencapai 600%. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adlah melakukan devaluasi rupiah dan menaikan harga bahan bakar menimbulkan kerasahan dalam masyarakat. 3. Penentangan Terhadap Peristiwa G30S/PKI Sejak kejadian peristiwa G30S/PKI, rakyat Indonesia sangat marah dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI. Rakyat menuntut agar Partai Komunis Indonesia PKI dibubarkan dna tokoh-tokoh PKI yang terlibat dihakimi. Hal ini tidak terlepas dari PKI yang telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM terhadap rakyat. Tindakan menentang gerakan G30S/PKI tersebut semakin meluas di masyarakat, dan disebagian daerah masyarakat menuntut agar organisasi beserta masanya dibubarkan dan tokoh pentingnya dihakimi seberat beratnya. Setelah kejadian tersebut Panglima Kostrad/Pangkopkamtib Mayor Jenderal Seorharto kemudian diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk memberantas segala unsur yang berhubungan dengan PKI dan juga ormasnya. 4. Pembentukan Front Pancasila Setelah kejadian G30S/PKI, berbagai kalangan di wilayah Indonesia seperti Partai politik, massa perorangan, berbagai organisasi, berbagai pemuda, mahasiswa, pelajar dan berbagai kaum wanita bersama-sama mendirikan satu kesatuan membentuk aksi Front Pancasila guna menghancurkan para pendukung dari G30S/PKI. 5. Tritura Tiga Tuntutan Rakyat Pergerakan massa dalam Front Pancasila kemudian berlanjut dengan meneriakan aspirasinya di halaman Gedung DPR-GR pada tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan Trutura atau Tiga Tuntutan Rakyat kepada pemerintah. Tiga tuntutan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30S/PKI. Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi. 6. Merosotnya Wibawa Soekarno Kekuasaan dan wibawa Presiden Ir. Soekarno semakin menurun akibat terjadinya peristiwa G30S/PKI setelah ketidakberhasilan mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965, meskipun telah membentuk Mahkamah Militer Luas Biasa Mahmilub. Akibatnya adanya digaan yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam PKI dan juga mendukung etnis Tionghoa Cina yang menyebabkan wibawa presiden Soekarno menurut di mata masyarakat. 7. Tap MPRS No XXXIII/1967 MPRS Setelah diberlakukannya Supersemar, kehidupan berbangsa dan bernegara pun semakin tertata. Supersemar sendiri adalah kepanjangan dari Surat Perintah Sebelas Maret yang isinya perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Dengan dikeluarkanya Supersemar pemerintah mulai mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat dan semakin meningkat. Namun setelah itu terjadi masalah dualisme antara Presiden Soekarno dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Maslah ini kemudian membuat Soeharto naik daun apalagi setelah Ir. Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Pada tanggal 1967, MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkat Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno. Akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS NO XXXIII / 1967 MPRS.

faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah